Minggu, 03 Juli 2011

DIKABULKAN!!! Mudah2an Putusan yg akan diputuskan oleh MK ttg ps 28 UU Advokat NO. 18 TAHUN 2003 adLh b'tentangan dgn hukum....

By Djamhur Djama'an -----> Mudah2an Putusan yg akan diputuskan oleh MK ttg ps 28 UU Advokat NO. 18 TAHUN 2003 adalah bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena akibat konflik yg terus dipelihara dan berkepanjangan tanpa akhir dan menimbulkan banyak korban-korban yg tak berdosa akibat perseteruan para petinggi advo yg tak jelas dan tak bertanggung jawab, dan maunya apa sich mereka itu... hal ini menyebabkan advokat2 baru kena imbasnya akibat ulah mereka padahal syarat menjadi advokat sudah terpenuhi berdasarkan UU advokat... dan dampaknya menjadikan organisasi advokat menjadi hancur, mandul dan tak jelas arah, tujuan dan jatidirinya, bahkan ada yg mengatakan bahwa organisasi advokat sebagai "profesi penyebab terjadinya praktik mafia hukum", dan atas statement tsb organisasi advo hanya diam seribu bahasa dan tak berdaya serta lemah gemulai alias "banci", dan anehnya lagi putusan MK101 sendiri mereka tidak jalankan malah dilencengkan dengan membuat MoU dan mendapatkan SKMA, ini memang aneh yg seolah2 organisasi advokat semacam organisasi OSIS atau organisasi massa, padahal organisasi advokat adalah sebagai bagian dari penegak hukum bukan organisasi yg setara dengan organisasi osis atau organisasi massa..., sekali lagi mudah2an putusan MK yg akan diputuskan tsb akan kembali kepada 8 organisasi yg ada sesuai apa yg sudah diatur dalam ketentuan UU Advokat, yg berarti MULTIBAR dan pasal 28 diartikan sebagai satu dewan kehormatan kode etik atau NOBILITY Council....dan mudah2an putusan tsb sebagai pembuka bagi organisasi advokat kedepannya akan lebih kuat, berani dan disegani sebagai penegak hukum ....mudah2an hal ini harapan kita semua ....amin.

HAK INTERPELASI:

HAK INTERPELASI:



Pasal 11

(1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.



(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.



(3) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya

a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan

b. alasan permintaan keterangan.



Pasal 12

(1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna



(2) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.



(3) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :

a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;

b. Para Pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.



(4) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada walikota ditetapkan dalam rapat paripurna.



(5) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.



(6) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.



(7) Dalam hal Usul Hak Interpelasi kepada walikota disetujui oleh rapat paripurna, maka Hak Interpelasi tersebut disampaikan secara tertulis kepada walikota oleh pimpinan DPRD.



Pasal 13

(1) Walikota dapat hadir memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam rapat paripurna;



(2) Apabila walikota tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) walikota menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya;



(3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);



(4) Terhadap jawaban walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD dapat menyatakan pendapatnya;



(5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada walikota;



(6) Pernyataan Pendapat DPRD atas keterangan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Rabu, 29 Juni 2011

hukum internasional

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.
Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau hukum antarnegara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara.
Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara:
(i) negara dengan negara
(ii) negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain
Perbedaan dan persamaan
Hukum Internasional publik berbeda dengan Hukum Perdata Internasional. Hukum Perdata Internasional ialah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan. Sedangkan Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.
Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara(internasional). Perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diaturnya (obyeknya).
Bentuk Hukum internasional
Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia (region) tertentu :
Hukum Internasional Regional
Hukum Internasional yang berlaku/terbatas daerah lingkungan berlakunya, seperti Hukum Internasional Amerika / Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen (Continental Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di Benua Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum.
Hukum Internasional Khusus
Hukum Internasional dalam bentuk kaedah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai HAM sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan.
[sunting] Hukum Internasional dan Hukum Dunia
Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat.
Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain. Dipengaruhi analogi dengan Hukum Tata Negara (constitusional law), hukum dunia merupakan semacam negara (federasi) dunia yang meliputi semua negara di dunia ini. Negara dunia secara hirarki berdiri di atas negara-negara nasional. Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib hukum subordinasi.
[sunting] Masyarakat dan Hukum Internasional
Adanya masyarakat-masyarakat Internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional.
1. Adanya suatu masyarakat Internasional. Adanya masyarakat internasional ditunjukkan adanya hubungan yang terdapat antara anggota masyarakat internasional, karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh pembagian kekayaan dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia seperti adanya perniagaan atau pula hubungan di lapangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial dan olah raga mengakibatkan timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan bersama merupakan suatu kepentingan bersama. Untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan Internasional inilah dibutuhkan hukum dunia menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur. Masyarakat Internasional pada hakekatnya adalah hubungan kehidupan antar manusia dan merupakan suatu kompleks kehidupan bersama yang terdiri dari aneka ragam masyarakat yang menjalin dengan erat.
2. Asas hukum yang bersamaan sebagai unsur masyarakat hukum internasional. Suatu kumpulan bangsa untuk dapat benar-benar dikatakan suatu masyarakat Hukum Internasional harus ada unsur pengikat yaitu adanya asas kesamaan hukum antara bangsa-bangsa di dunia ini. Betapapun berlainan wujudnya hukum positif yang berlaku di tiap-tiap negara tanpa adanya suatu masyarakat hukum bangsa-bangsa merupakan hukum alam (naturerech) yang mengharuskan bangsa-bangsa di dunia hidup berdampingan secara damai dapat dikembalikan pada akal manusia (ratio) dan naluri untuk mempertahankan jenisnya.
Kedaulatan Negara : Hakekat dan Fungsinya Dalam Masyarakat Internasional.
Negara dikatakan berdaulat (sovereian) karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Negara berdaulat berarti negara itu mempunyai kekuasaan tertentu. Negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri dan mengandung 2 (dua) pembatasan penting dalam dirinya:
1. Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain mulai.
2. Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu.
Konsep kedaulatan, kemerdekaan dan kesamaan derajat tidak bertentangan satu dengan lain bahkan merupakan perwujudan dan pelaksanaan pengertian kedaulatan dalam arti wajar dan sebagai syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat Internasional yang teratur.
Masyarakat Internasional dalam peralihan: perubahan-perubahan dalam peta bumi politik, kemajuan teknologi dan struktur masyarakat internasional.
Masyarakat Internasional mengalami berbagai perubahan yang besar dan pokok ialah perbaikan peta bumi politik yang terjadi terutama setelah Perang Dunia II. Proses ini sudah dimulai pada permulaan abad XX mengubah pola kekuasaan politik di dunia. Timbulnya negara-negara baru yang merdeka, berdaulat dan sama derajatnya satu dengan yang lain terutama sesudah Perang Dunia
Perubahan Kedua ialah kemajuan teknologi.
Kemajuan teknologi berbagai alat perhubungan menambah mudahnya perhubungan yang melintasi batas negara.
Perkembangan golongan ialah timbulnya berbagai organisasi atau lembaga internasional yang mempunyai eksistensi terlepas dari negara-negara dan adanya perkembangan yang memberikan kompetensi hukum kepada para individu. Kedua gejala ini menunjukkan bahwa disamping mulai terlaksananya suatu masyarakat internasional dalam arti yang benar dan efektif berdasarkan asas kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat antar negara sehingga dengan demikian terjelma Hukum Internasional sebagai hukum koordinasi, timbul suatu komplek kaedah yang lebih memperlihatkan ciri-ciri hukum subordinasi.
[sunting] Sejarah dan Perkembangannya
Hukum Internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara, lahir dengan kelahiran masyarakat Internasional yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebagai titik saat lahirnya negara-negara nasional yang modern biasanya diambil saat ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Westphalia yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa.
Zaman dahulu kala sudah terdapat ketentuan yang mengatur, hubungan antara raja-raja atau bangsa-bangsa:
Dalam lingkungan kebudayaan India Kuno telah terdapat kaedah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku-suku bangsa dan raja-raja yang diatur oleh adat kebiasaan. Menurut Bannerjce, adat kebiasaan yang mengatur hubungan antara raja-raja dinamakan Desa Dharma. Pujangga yang terkenal pada saat itu Kautilya atau Chanakya.Penulis buku Artha Sastra Gautamasutra salah satu karya abad VI SM di bidang hukum.
[sunting] Kebudayaan Yahudi
Dalam hukum kuno mereka antara lain Kitab Perjanjian Lama, mengenal ketentuan mengenai perjanjian, diperlakukan terhadap orang asing dan cara melakukan perang.Dalam hukum perang masih dibedakan (dalam hukum perang Yahudi ini) perlakuan terhadap mereka yang dianggap musuh bebuyutan, sehingga diperbolehkan diadakan penyimpangan ketentuan perang.
Lingkungan kebudayaan Yunani.Hidup dalam negara-negara kita.Menurut hukum negara kota penduduk digolongkan dalam 2 golongan yaitu orang Yunani dan orang luar yang dianggap sebagai orang biadab (barbar). Masyarakat Yunani sudah mengenal ketentuan mengenai perwasitan (arbitration) dan diplomasi yang tinggi tingkat perkembangannya.
Sumbangan yang berharga untuk Hukum Internasional waktu itu ialah konsep hukum alam yaitu hukum yang berlaku secara mutlak dimanapun juga dan yang berasal dari rasion atau akal manusia.
Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Romawi. Karena masyarakat dunia merupakan satu imperium yaitu imperium roma yang menguasai seluruh wilayah dalam lingkungan kebudayaan Romawi. Sehingga tidak ada tempat bagi kerajaan-kerajaan yang terpisah dan dengan sendirinya tidak ada pula tempat bagi hukum bangsa-bangsa yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan. Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum Internasional ialah konsep seperti occupatio servitut dan bona fides. Juga asas “pacta sunt servanda” merupakan warisan kebudayaan Romawi yang berharga.
[sunting] Abad pertengahan
Selama abad pertengahan dunia Barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada Paus sebagai Kepala Gereja Katolik Roma. Masyarakat Eropa waktu itu merupakan satu masyarakat Kristen yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan Tahta Suci, kemudian sebagai pewaris kebudayaan Romawi dan Yunani.
Di samping masyarakat Eropa Barat, pada waktu itu terdapat 2 masyarakat besar lain yang termasuk lingkungan kebudayaan yang berlaianan yaitu Kekaisaran Byzantium dan Dunia Islam. Kekaisaran Byzantium sedang menurun mempraktikan diplomasi untuk mempertahankan supremasinya. Oleh karenanya praktik Diplomasi sebagai sumbangan yang terpenting dalam perkembangan Hukum Internasional dan Dunia Islam terletak di bidang Hukum Perang.
[sunting] Perjanjian Westphalia
Perjanjian Damai Westphalia terdiri dari dua perjanjian yang ditandatangani di dua kota di wilayah Westphalia, yaitu di Osnabrück (15 Mei 1648) dan di Münster (24 Oktober 1648). Kedua perjanjian ini mengakhiri Perang 30 Tahun (1618-1648) yang berlangsung di Kekaisaran Suci Romawi dan Perang 80 Tahun (1568-1648) antara Spanyol dan Belanda.
Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah Hukum Internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa Hukum Internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebabnya adalah :
1. Selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang itu di Eropa .
2. Perjanjian perdamaian mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi yang suci.
3. Hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing.
4. Kemerdekaan negara Belanda, Swiss dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia.
Perjanjian Westphalia meletakkan dasar bagi susunan masyarakat Internasional yang baru, baik mengenai bentuknya yaitu didasarkan atas negara-negara nasional (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan) maupun mengenai hakekat negara itu dan pemerintahannya yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja.
Dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia diperteguh dalam Perjanjian Utrech yang penting artinya dilihat dari sudut politik Internasional, karena menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional.
[sunting] Ciri-ciri masyarakat Internasional
1. Negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat.
2. Hubungan nasional yang satu dengan yang lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat.
3. Masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka seperti seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan Paus sebagai Kepala Gereja.
4. Hubungan antara negara-negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil alih pengertian lembaga Hukum Perdata, Hukum Romawi.
5. Negara mengakui adanya Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara tetapi menekankan peranan yang besar yang dimainkan negara dalam kepatuhan terhadap hukum ini.
6. Tidak adanya Mahkamah (Internasional) dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan ditaatinya ketentuan hukum Internasional.
7. Anggapan terhadap perang yang dengan lunturnya segi-segi keagamaan beralih dari anggapan mengenai doktrin bellum justum (ajaran perang suci) kearah ajaran yang menganggap perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan.
[sunting] Tokoh Hukum Internasional
Hugo Grotius mendasarkan sistem hukum Internasional atas berlakunya hukum alam. Hukum alam telah dilepaskan dari pengaruh keagamaan dan kegerejaan. Banyak didasarkan atas praktik negara dan perjanjian negara sebagai sumber Hukum Internasional disamping hukum alam yang diilhami oleh akal manusia, sehingga disebut Bapak Hukum Internasional.
Fransisco Vittoria (biarawan Dominikan – berkebangsaan Spanyol Abad XIV menulis buku Relectio de Indis mengenai hubungan Spanyol dan Portugis dengan orang Indian di AS. Bahwa negara dalam tingkah lakunya tidak bisa bertindak sekehendak hatinya. Maka hukum bangsa-bangsa ia namakan ius intergentes.ahhh masa siih ...
Fransisco Suarez (Yesuit) menulis De legibius ae Deo legislatore (on laws and God as legislator) mengemukakan adanya suatu hukum atau kaedah obyektif yang harus dituruti oleh negara-negara dalam hubungan antara mereka.
Balthazer Ayala (1548-1584) dan Alberico Gentilis mendasarkan ajaran mereka atas falsafah keagamaan atau tidak ada pemisahan antara hukum, etika dan teologi.
Hugo Grotius mendasarkan sistem hukum Internasional atas berlakunya hukum alam. Hukum alam telah dilepaskan dari pengaruh keagamaan dan kegerejaan. Banyak didasarkan atas praktik negara dan perjanjian negara sebagai sumber Hukum Internasional disamping hukum alam yang diilhami oleh akal manusia, sehingga disebut Bapak Hukum Internasional.
Fransisco Vittoria (biarawan Dominikan – berkebangsaan Spanyol Abad XIV menulis buku Relectio de Indis mengenai hubungan Spanyol dan Portugis dengan orang Indian di AS. Bahwa negara dalam tingkah lakunya tidak bisa bertindak sekehendak hatinya. Maka hukum bangsa-bangsa ia namakan ius intergentes.
Fransisco Suarez (Yesuit) menulis De legibius ae Deo legislatore (on laws and God as legislator) mengemukakan adanya suatu hukum atau kaedah obyektif yang harus dituruti oleh negara-negara dalam hubungan antara mereka.
Balthazer Ayala (1548-1584) dan Alberico Gentilis mendasarkan ajaran mereka atas falsafah keagamaan atau tidak ada pemisahan antara hukum, etika dan teologi

salam hangat by extrix mangkeprianto

hukum sipil

Hukum sipil


Pengaruh tradisi hukum sipil di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Kode Sipil-nya Prancis. Pembentukan Kode Sipil tidak bisa dilepaskan dari antusiasme yang diakibatkan oleh Revolusi Prancis yang membawa semangat sekularisme yang ditandai oleh tingginya kepercayaan atas nalar sebagai modal utama bagi tercapainya kemajuan. Selain itu, nilai-nilai utama lainnya seperti kebebasan (liberte) dan persamaan (egalite) telah menjadi aspirasi utama yang dikandung oleh Kode Sipil. Dengan kata lain, Kode Sipil merupakan salah saw bentuk pemberontakan terhadap nilai-nilai feodalisme yang sebelumnya mendominasi kehidupan masyarakat Prancis di masa pemerintahan lama (ancien regime).
Selain itu, Kode Sipil memiliki kelebihan yang membuatnya menarik bagi banyak bangsa-bangsa di berbagai belahan dunia yang dibuktikan oleh kekuatannya untuk bertahan. Kode Sipil tidak hanya menjawab kebutuhan para kaum kapitalis pada masanya tapi segala bentuk kekurangannya pun, seperti, kekuranglengkapan dan kekurang jelasannya, telah mengakibatkan para hakim berlaku kreatif. Dan kreatifitas inilah yang menjadikannya mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang diberikan oleh jaman. Tapi, perlu dicatat yang menjadikan Kode Sipil diterima oleh negara-negara lainnya pada awalnya bukan didasarkan pada kualitas yang dimilikinya tapi lebih dikarenakan oleh kekuatan Prancis itu.
Hal di atas dibuktikan, salah satunya, oleh penerimaan Kode Sipil oleh Belanda. Prancis sebagai pemenang peperangan atas beberapa raja Eropa meminta Belanda untuk mengangkat Louis, saudara Napoleon, sebagai rajanya. Mulai saat itulah Kode Sipil diterapkan di Belanda. Bahkan, pemberlakuan kode sipil berlanjut setelah Prancis sendiri angkar kaki. Setelah mendaparkan kritikan pada abad 20-an, baru pada 1947 Profesor Meijers dari Universiras Leiden mendapat tugas untuk merancang kode sipil yang bare. Tapi, proyek pembentukan “Nieuw Burgerlijk Wetboek” selesai dilakukan oleh sebuah komisi yang terdiri dari tiga anggota yang dibentuk pada tahun 1954?
Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan korban praktek kolonialisme Belanda. Dan salah satu akibatnya, dalam bidang hukum, adalah pemberlakuan kode sipil di bumi nusantara. Sampai saat ini, tiga Undang-Undang utama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) atau Burgerlijk Wetboek dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetback van Koelhandel, yang diberlakukan masih warisan Belanda. Tapi, pemberlakuan kode sipil oleh Belanda terhadap koloninya tidak berlaku secara menyeluruh. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari sikap bangsa Belanda yang tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi atas sistem hukumnya ketika dibandingkan dengan koloninya.” Belanda berupaya untuk menerapkan beragam sistem hukum bagi beragam komunitas yang ada di dalam wilayah koloninya. Atas alasan ini pula di Indonesia sempat memiliki hukum antar golongan (HATAH) yang telah berkembang sampai cukup kompleks.
Prinsip hukum yang memberikan kontribusi bagi penyebaran hukum sipil oleh Belanda di Hindia Belanda (atau Indonesia) adalah prinsip kesesuaian (concordancy). Prinsip ini menerapkan bahwa “hukum yang diterapkan di Hindia Belanda secara umum harus sesuai dengan hukum di Belanda.” Kelahiran prinsip ini jauh merujuk sampai tahun 1621 kerika Dewan Tujuh Betas mendorong supaya di mana VOC (Veerenigde Oost-Indische Compaigne), perusahaan dagang Belanda, berkuasa hukum-hukum Belanda diterapkan.
Kebijakan untuk menerapkan hukum Belanda secara konsisten dan seragam di koloninya, menurut Ratno Lukito, dipandang oleh para pejabat Belanda sebagai hal yang sangat penting. Mereka pun, sesuai dengan tradisi hukum sipil, mulai mengkompilasikan berbagai dekrit dan ketetapan ke dalam sebuah Undang-Undang. Produk hukum ini kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Batavia yang kemudian Undang-Undang Batavia Baru. Selanjutnya, Undang-Undang ini dimaksudkan untuk dapat diterapkan oleh para hakim atas berbagai kasus nyata sebelum mereka berpaling kepada hukum dan adat yang ada di Belanda.
Untuk pertama kalinya, Belanda menerapkan hukum pidananya kepada kaum pribumi. Dengan kata lain, para pelaku kriminal tanpa memandang ras-nya dikenakan hukum pidana Belanda. Berbeda halnya dengan hukum perdata yang hanya dikenakan pada kelompok “pendatang,” seperti keturunan Arab, Cina dan India. Sedangkan kaum pribumi dalam persoalan perdata diberlakukan hukum adat dan Islam pada tingkat tertentu.
Dengan diperolehnya kemerdekaan oleh bangsa Indonesia tidak berarti hukum sipil dihapuskan. Malahan, sebagaimana telah disinggung di atas, warisan kolonial Belanda seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang masih bertahan sampai saat ini. Beberapa upaya yang digagas untuk pembentukan
Kitab Undang-Undang nasional, khususnya dalam bidang Perdata, bisa dikatakan gagal total. Tapi, yang menjadi persoalan serius di sini adalah apakah benar tradisi hukum sipil masih bertahan selain yang dibuktikan oleh fosil Undang-Undang peninggalan Belanda?
Penggantian gelar Meester in de Rechten (Mr.) menjadi Sarjana Hukum (S.H.) oleh sekolah-sekolah hukum Indonesia di satu sisi bisa dipastikan sebagai penanda akan telah hadirnya sebuah sistem hukum nasional di Indonesia. Tapi, di sisi lain, keadaan tersebut sekaligus penanda akan telah terjadinya kemunduran. Sehingga, Koesnoe, dalam kalimatnya Lukito, berpandangan “karakter hukum sipil Belanda telah melemah sehingga kinerja tradisi hukum Barat pun menjadi kabur dalam sistem hukum Indonesia; hasil akhirnya adalah hukum ‘hybrid di mana hukum yang dikembangkan bukan hukum Barat dan juga bukan hukum adat. Tapi, hukum yang didasarkan pada asumsi ahli hukum Indonesia tentang hukum Barat.” Sehingga, Lukito berkesimpulan ” apa yang mungkin terjadi adalah bahwa ahli hukum Indonesia tidak cukup siap untuk melanjutkan proses akademis dalam transfer hukum dari pendahulunya bangsa Belanda, sehingga perkembangan tradisi hukum sipil dalam kehidupan masyarakat pribumi tampaknya melemah.
Salah satu fakta yang dapat dijadikan dukungan atas pandangan di atas adalah terkait dengan putusan hakim yang tidak jarang tidak memiliki penalaran yang ketat. Selain itu, publikasi dan pe-reviewan putusan hakim pun sangat jarang — kalau tidak dikatakan pernah. Situasi ini sekan menunjukan adanya pemanfaatan kelemahan tradisi hukum sipil yang tidak menggunakan putusan hakim sebagai sumber hukum. Selanjutnya, situasi ini pun dimanfaatkan untuk hadirnya kesewenang-wenangan hakim itu sendiri.
Pustaka
Memahami Hukum di Indonesia Oleh Pranoto Iskandar bersama Yudi Junadi,Pranoto Iskandar

salam hangat by extrix mangkeprianto

asal usul istilah hukum

lstilah “hukum” berasal dari bahasa Arab hukum yang artinya “menetapkan”. Arti semacam ini terbilang mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum dan sebahagian studi-studi sosial mengenai hukum. Misalnya hukum diartikan sebagai norma yang menetapkan petunjuk tingkah laku. Hukum menetapkan tingkah laku mina yang dibolehkan, dilarang atau disuruh untuk dilakukan.
Perbuatan si A mengambil sepeda motor miliknya sendiri bukan merupakan peristiwa yang berakibat hukum karena perbuatan tersebut tidak dilarang oleh hukum. Namun, lain halnya bila si A mengambil sepeda motor milik orang lain. Menurut hukum, perbuatan si A mengambil sepeda motor milik orang lain mengakibatkan dirinya terancam dari tuntutan pidana penjara atau denda.
Masih berkenaan dengan perannya yang menetapkan, hukum juga dinilai sebagai norma yang mengkualitikasi peristiwa atau kenyataan tertentu menjadi peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat hukum. Watak hukum yang mengkualifikasi juga bisa disaksikan pada penetapan masyarakat lokal, yang berdiam di dalam kawasan hutan negara, sebagai perambah hutan. Penetapan tersebut terjadi sesaat setelah negara menetapkan kawasan yang didiami oleh masyarakat lokal tersebut sebagai kawasan hutan negara. Padahal, jauh sebelum kawasan-kawasan tersebut ditetapkan sebagai hutan negara, masyarakat lokal telah ratusan tahun bcrdiam dan berladang di dalamnya. Jadi, penetapan kawasan hutan negara tersebut menciptakan label barn pada masyarakat adat, dari yang sebelumnya sebagai penduduk biasa menjadi perambah hutan.
Contoh lainnya adalah pengkualifikasian seseorang berjenis kelamin perempuan lewat penetapan pengadilan. Padahal, secara biologis orang yang bersangkutan lebih tepat dikualifikasi bcrjenis kelamin laki-laki.
Terlepas dari asal-usul kata, dalam penggunaan sehari-hari istilah hukum sering kali ditukar-tukar dengan istilah aturan arau peraturan untuk maksud yang sama. Namun, dalam dunia akademis, istilah hukum lebih sering dipadankan dengan istilah ius. Ius yang dituliskan atau di-constitutum-kan adalah peraturan perundang-undangan (lege, droit, wet). Jadi, hukum bisa diartikan sebagai norma, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Adapun norma hukum yang dituliskan diberi nama khusus. Untuk hukum yang diciptakan oleh badan-badan negara dan pemerintah dinamai peraturan perundang-undangan (regel) atau peraturan kebijakan (policy regel, beleid regel). Sedangkan hukum-hukum kerajaan yang dituliskan atau dibukukan seringkali dinamai dengan Kitab Raja. Untuk hukum-hukum adat yang telah dituliskan sampai saat ini belum memiliki nama khusus.
Pustaka
Panduan bantuan hukum di Indonesia: pedoman anda memahami dan menyelesaikan ... Oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum


salam hangat extrix mangkeprianto

pengertian hukum

Sampai kini, pengertian dan definisi mengenai hukum berjumlah ratusan. Menurut ajaran yang lazim disampaikan, perbedaan ini disebabkan oleh penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam bahasa yang lain sudut pandang tersebut bisa juga diartikan sebagai faham atau aliran berpikir (mazhab). Dengan begitu, perbedaan pengertian dan definisi hukum disebabkan juga oleh faham arau aliran berpikir yang berbeda-beda.

Ada empat aliran berpikir yang cukup berpengaruh dalam pemikiran hukum:
(1) Aliran Hukum Alam atau Hukurn Kodrat, yang sering juga dikenal sebagai kaum idealis.

(2) Aliran Positivisme Hukum.

(3) Aliran Sejarah Hukum atau Hukum Historis.

(4) Aliran Sosiologi hukum.

Hukum Kodrat adalah hukum tertinggi atau yang utama, yang darinya Hukum Positif berasal. Hukum Kodrat berasal dari perintah Tuhan yang ditanamkan dalam data manusia sejak penciptaannya. Hukum Kodrat berlaku di mana saja dan kapan saja (bersifat universal). Hukum Kodrat tidak bisa dilepaskan dari akal hudi dan keadilan. Hukum Kodrat, yang mentuat perintah dan larangan, bersumber dari akal budi. Dengan demikian, Hukum Kodrat merupakan perintah akal budi. Bahkan terkadang disimpulkan bahwa Hukum Kodrat tidak lain adalah akal budi itu sendiri. Di mata penganut aliran Hukum Alam, keadilan merupakan keutamaan moral di dalam hukum. hukum harus memuat atau mengandung prinsip-prinsip keadilan. Keadilan adalah unsur konstitutif dari hukum. Begitu lekatnya unsur keadilan di dalam hukum, sehingga berkembang pemikiran bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum.

Sedangkan, aliran positivisme hukum justru berpendapat bahwa hukum yang utama adalah hukum yang berasal atau diciptakan oleh manusia, yakni Hukum Positif. latar belakang pemikiran Aliran positivisme hukum adalah pengutamaan manusia dan rasionya, sekaligus upaya untuk membebaskan manusia dari dominasi penjelasan yang mengedepankan ajaran-ajaran ke-Tuhanan. Hukum Positif tidak berlaku universal, melainkan menunjuk pada tempat dan waktu tertentu. Misalnya Hukum Positif yang berlaku di Indonesia selama periode pemerintahan Orde Baru. Dalam perkembangannya, setelah manusia membentuk organisasi negara, Hukum Positif yang dimaksud adalah hukum yang dibuat oleh badan-badan negara dan pemerintah. Dengan demikian, bagi aliran ini, hukum diartikan sebagai perintah atau larangan yang dibuat oleh lembaga-lembaga atau badan-badan negara dan pemerintah yang pemberlakuannya dapat dipaksakan. Hukum tidak lain adalah kaidah normatif yang memaksa, eksklusif, hirarkis, sistematis dan dapat berlaku seragam. Lebih jauh, aliran ini menganggap bahwa yang dapat dianggap sebagai hukum adalah produk legislasi (peraturan perundang-undangan). Aturan-aturan di luar legislasi hanya merupakan norma moral. Legislasi dianggap sebagai satu-satunya hukum karena merupakan pengungkapan atau pembadanan hukum yang dianggap positif atau dapat ditangkap dengan panca indera. Selain itu, legislasi dibuat oleh negara dan pemerintah yang telah dianggap sebagai organisasi yang mengatasnamakan kehendak

Aliran Sejarah Hukum menilai bahwa hukum dapat dibuat melainkan ditemukan. Masyarakat telah mengembangkan aturan main dalam pergaulan sosial dan aturan main tersebut merupakan hukum. Oleh karena itu, menghasilkan hukum bukan dengan cara membuatnya dengan mengandalkan lembaga-lembaga atau badan-badan negara dan pemerintah, melainkan mencari dan menemukannya di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang melangsungkan pergaulan sosial pasti memiliki hukum karena pada dasarnya hukum adalah ungkapan jiwa bangsa.

Pemikiran lain, yakni aliran Sosiologi Hukum, mempercayai bahwa hukum yang berlaku dalam satu wilayah atau tempat tertentu tidaklah seragam atau tunggal. Selain yang dibuat oleh badan-badan atau lembaga-lembaga negara, pada wilayah dan waktu tertentu berlaku juga hukum lain yang dihasilkan oleh komunitas lokal. Misalnya, selain hukum negara ada juga hukum agama, hukum adat, dan kebiasaan. Dengan kondisi yang demikian, pada waktu yang sama seseorang terkenai oleh lebih dari satu aturan. Jadi, dengan demikian hukum bukan lagi norma yang hanya berasal dari negara tapi juga yang berasal dari institusi agama.

Pustaka
Panduan bantuan hukum di Indonesia: pedoman anda memahami dan menyelesaikan ... Oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum


salam hangat by extrix mangkeprianto

aaa

aaa